GKB-NU Nilai Board of Peace Jadi Alat Perjuangan Perdamaian Palestina Berbasis Multilateralisme
Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai pembentukan Board of Peace sebagai instrumen perjuangan perdamaian yang berlandaskan multilateralisme, menyusul masuknya Indonesia sebagai salah satu anggota pendiri forum internasional tersebut yang dipimpin Amerika Serikat dan berfokus pada rehabilitasi Gaza serta upaya perdamaian Palestina secara permanen.
GKB-NU memandang Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar Abraham Accords. Menurut organisasi ini, forum tersebut merupakan perluasan dari kesepakatan yang bertujuan membangun hubungan diplomatik, ekonomi, teknologi, dan pertahanan antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam konteks strategis, Abraham Accords dinilai berperan memberikan jaminan keamanan bagi eksistensi Negara Israel di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam secara lebih luas.
Meski demikian, GKB-NU menyambut positif keterlibatan Indonesia. Organisasi ini menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Keterlibatan Indonesia secara langsung dalam klub elit ini berpeluang untuk menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dan juga kepentingan negara-negara Global South, termasuk negara-negara Muslim, di hadapan negara-negara Global North,” kata Initiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, dalam rilis tertulisnya, Minggu (26/1/2026).
Menurut GKB-NU, keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace tidak seharusnya berhenti pada posisi simbolik. Forum tersebut dinilai memberi momentum bagi Indonesia untuk bertindak nyata mewujudkan suara entitas-entitas yang termarjinalkan dalam sistem dunia, terutama rakyat Palestina yang selama ini terdampak konflik berkepanjangan.
Namun, GKB-NU juga mengingatkan adanya risiko jika Indonesia hanya menjadi legitimasi bagi upaya menjamin eksistensi Israel tanpa memperhatikan hak Palestina. Organisasi ini menegaskan bahwa proses pembangunan kembali dan rehabilitasi Gaza harus ditempatkan dalam kerangka solusi dua negara. “Rebuilding dan rehabilitasi Gaza harus berada dalam kerangka Two-State Solution sesuai Oslo Accords Tahun 1993,” ujar Hery, seraya menambahkan bahwa inklusi warga Gaza dan Palestina merupakan syarat mutlak keberlanjutan program Board of Peace.
GKB-NU menilai Abraham Accords dan Board of Peace semestinya berjalan mengikuti peta jalan Oslo Accords yang berintikan pengakuan penuh terhadap Israel dan Palestina secara bersamaan. Tanpa komitmen pada solusi dua negara, berbagai inisiatif perdamaian dikhawatirkan hanya akan menjadi jeda sementara sebelum konflik kembali pecah dalam skala yang lebih besar dan melibatkan aktor yang lebih kompleks.
Selain itu, GKB-NU mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam polarisasi geopolitik antara Blok Kemapanan dan Blok Perlawanan. Justru, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran sebagai jembatan dialog di antara dua blok historis tersebut melalui Board of Peace.
Ke depan, GKB-NU memandang peran Nahdlatul Ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya akan sangat dibutuhkan sebagai sandaran politik bagi langkah pemerintah Indonesia. Termasuk, jika upaya perdamaian tersebut menuntut pembahasan mengenai pengakuan resmi terhadap Israel dan pembukaan hubungan diplomatik. “Komitmen dan dukungan NU kepada Negara Palestina Merdeka bersifat final dan mengikat,” kata Hery. Ia menegaskan kaidah “al-amru bi syai’ amrun bi wasailihi” berlaku, bahwa jika syarat berdirinya Negara Palestina Merdeka adalah perdamaian dengan Israel, maka kerangka dan mekanismenya harus disepakati serta dijalankan secara konsisten.
Pernyataan sikap ini disampaikan GKB-NU menjelang peringatan satu abad Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 2026. Organisasi tersebut berharap NU dapat terus memainkan peran sebagai jembatan perdamaian, baik di dalam negeri maupun di panggung dunia multipolar.
