Banjir Besar Sumatera: Alarm Keras bagi Pemerintahan Prabowo untuk Benahi Kebijakan Lingkungan
Jakarta, Gatranews.id — Greenpeace Indonesia menyampaikan duka mendalam atas banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah merenggut lebih dari 600 jiwa, membuat ratusan orang hilang, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Melihat besarnya skala dampak bencana, Greenpeace mendukung desakan berbagai pihak agar pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional dan mengerahkan penanggulangan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Peristiwa banjir besar yang melanda Sumatera ini seharusnya menjadi pengingat terakhir bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup serta komitmen iklim secara total. Banjir besar tersebut menandakan dua hal: dampak krisis iklim yang tak bisa lagi dihindari dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi menahun,” kata Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Krisis iklim yang semakin memperburuk cuaca ekstrem terlihat jelas dari hujan lebat yang dipicu siklon tropis Senyar pada 25–27 November 2025 di Selat Malaka. BMKG menyebut fenomena lewatnya siklon tropis hingga ke daratan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah kejadian umum mengingat posisi Indonesia di garis ekuator. Kondisi ini memperkuat urgensi pengendalian perubahan iklim.
“Hujan ekstrem akan terus mengintai kita sebagai dampak dari krisis iklim. Sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap bencana, dampak krisis iklim bukan hanya angka, tapi juga mengancam nyawa. Harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius. Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan upaya mitigasi dan adaptasi yang hanya terpampang di atas kertas, dan tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional. Sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki arah kebijakan nasional agar tidak lagi berpihak pada segelintir orang, tapi kelayakan bagi semua orang,” ujar Iqbal Damanik, Manager Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
Selain krisis iklim, kerusakan hutan dan alih fungsi lahan turut memperparah dampak banjir di Sumatera. Berdasarkan analisis Greenpeace yang merujuk data Kementerian Kehutanan, hutan alam di Sumatera Utara telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman sejak 1990 hingga 2024. Situasi serupa terjadi di Aceh dan Sumatera Barat.
Peneliti senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, mengungkapkan bahwa mayoritas DAS di Pulau Sumatera telah kritis–dengan tutupan hutan alam kini kurang dari 25 persen. “Sedangkan secara keseluruhan kini tinggal 10-14 juta hektare hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatera yang 47 juta hektare.” ujarnya.
Salah satu yang paling terdampak adalah DAS Batang Toru, yang mencakup wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Kawasan hutan tropis penting ini dibebani berbagai perizinan industri berbasis lahan, termasuk proyek PLTA Batang Toru, yang telah menggerus hutan dan habitat orang utan Tapanuli.
Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa selama 1990–2022, terjadi deforestasi seluas 70 ribu hektare atau 21 persen dari luas DAS. Kini, hutan alam yang tersisa hanya 167 ribu hektare atau 49 persen. Selain itu, areal perizinan berbasis lahan mencapai 94 ribu hektare atau 28 persen, terdiri dari perizinan pemanfaatan hutan, izin usaha pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.
Total potensi erosi mencapai 31,6 juta ton per tahun, dengan 56 persen di antaranya berasal dari area rawan erosi lebih dari 180 ton per hektare per tahun. Di bagian hulu, lahan telah beralih menjadi pertanian kering, sementara di hilir berubah menjadi perkebunan sawit dan industri bubur kertas. Hutan alam hanya tersisa di bagian tengah DAS.
Greenpeace menegaskan bahwa pemerintah harus membenahi tata kelola hutan dan lahan secara menyeluruh untuk menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari dampak bencana iklim yang semakin sering terjadi. Hutan yang rusak dan daya dukung lingkungan yang menurun drastis akan membuat masyarakat semakin rentan saat cuaca ekstrem melanda.
“Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya hutan Sumatera hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatera harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini. Prabowo dan beberapa menterinya memang sudah menyinggung soal deforestasi, tapi mereka seolah mengesankan bahwa kerusakan hutan di Sumatera terjadi karena penebangan liar. Padahal selain penebangan liar, deforestasi masif terjadi karena dilegalkan pula oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya,” ujar Arie Rompas.
Greenpeace juga mendesak agar pemerintah menghentikan kerusakan hutan di wilayah lain seperti Papua, termasuk di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil yang dibebani tambang nikel, serta deforestasi di Merauke yang terjadi atas nama ambisi swasembada energi dan pangan.
“Selain mengevaluasi izin-izin di Sumatera, pemerintah juga harus berhenti merusak hutan di wilayah lain, seperti Papua. Hentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani tambang nikel, juga deforestasi di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang salah kaprah. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicita-citakan Prabowo tak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai kita.”
