Pemerintah Diminta Serius Tekan Rokok Ilegal
Jakarta, Gatranews.id – Pemerintah diminta lebih serius menekan peredaran rokok ilegal. Keberadaan rokok tanpa cukai dinilai mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan jutaan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor ini.
Plt. Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika menegaskan, peredaran rokok ilegal menciptakan ketidakadilan. Ia menjelaskan, sekitar 70% komponen harga rokok berasal dari cukai yang masuk ke penerimaan negara.
“Sedangkan rokok ilegal tidak membayar yang 70% itu. Jadi level of playing field jelas berbeda,” kata Putu Juli dalam diskusi Forwin di Jakarta, Senin (29/9).
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Wahyudi Hidayat menambahkan, anggotanya selalu patuh pada aturan. Sebanyak 6.700 toko ritel di bawah APRINDO menjual rokok sesuai ketentuan pemerintah.
“Rokok ini standar penjualannya jelas, tidak boleh untuk anak di bawah umur. APRINDO menjalankan aturan tersebut, tetapi tidak adil kalau penjual rokok ilegal bisa bebas menjual dengan harga Rp18.000 sampai Rp20.000 per bungkus secara online,” kata Wahyudi.
Dalam diskusi kelompok terarah yang digelar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditemukan 3.500 merek rokok ilegal beredar di masyarakat. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada tindakan tegas.
“Kalau terus begitu, perusahaan rokok resmi akan semakin berat untuk bertahan hidup,” ucap Wahyudi.
Wakil Sekretaris Umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anggana Bunawan juga menyampaikan bahwa penjualan rokok ilegal kini semakin terbuka. Penjual bahkan berani berjualan di pusat keramaian.
“Kalau pulang shalat Jumat di daerah BNI 46, ada lapak yang menjual rokok ilegal secara terang-terangan di pinggir jalan. Bayangkan, itu hanya beberapa kilometer dari pusat pemerintahan,” kata Anggana.
