THMP Apresiasi Langkah Presiden Bentuk Reformasi Kepolisian, Dorong Penggantian Kapolri
Jakarta, Gatranews.id – Tim Hukum Merah Putih (THMP) menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah merancang reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu poin yang mereka soroti adalah perlunya penggantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut THMP, selama kepemimpinan Listyo, Polri dinilai belum mampu menjawab harapan masyarakat pencari keadilan. Mereka menyinggung munculnya slogan “no viral no justice” serta anggapan bahwa Polri “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
“Kapolri sebaiknya berani dan tegas dalam memimpin lembaga kepolisian. Dari Kapolri yang kuat, penegakan hukum akan mengalami banyak perbaikan. Slogan ‘tajam ke bawah tumpul ke atas’ tidak akan terdengar lagi,” demikian pernyataan THMP yang ditandatangani C. Suhadi, M. Intah Kunang, Edy Gozali, dan Weldi.
Usulan Reformasi Polri
THMP mengusulkan agar Presiden melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kepolisian, mulai dari Kapolda, direktur di tingkat polda, hingga kapolres di seluruh Indonesia. Mereka menilai pola pengisian jabatan di Polri kerap dikaitkan dengan praktik transaksional.
“Kalau benar harus ada nilai untuk jabatan, ini pengkaderan yang jahat. Pejabat yang baru menjabat cenderung mencari siapa mafia di daerahnya. Akibatnya, Polri menjauh dari rakyat kecil,” tulis THMP.
Selain itu, mereka juga menekankan perlunya penguatan lembaga pengawasan internal (Propam) agar tidak mandul. Propam, menurut THMP, harus menjadi simbol perlindungan masyarakat, bukan sekadar pembuat aturan yang menyulitkan pencari keadilan.
THMP menolak mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR untuk memilih Kapolri. Mereka menilai proses tersebut berpotensi menimbulkan “utang budi” dan justru melemahkan independensi Kapolri.
“Kapolri sebaiknya diangkat langsung oleh Presiden, sama seperti Jaksa Agung. Mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif Presiden,” tulis pernyataan itu.
Dorongan untuk Komjen Suyudi Ario Seto
Dalam usulannya, THMP mendorong nama Komjen Suyudi Ario Seto, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menjadi calon Kapolri baru. Mereka menilai rekam jejak Suyudi menunjukkan keberanian dan integritas dalam penegakan hukum.
“Baru sebulan menjabat di BNN, beliau sudah berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkoba internasional. Ini kerja yang tidak mudah, karena menyangkut kekuatan besar di tingkat internasional,” kata THMP.
Selain itu, latar belakang Suyudi sebagai perwira reserse disebut sebagai modal penting dalam memperbaiki citra Polri. Ia pernah menjabat di berbagai posisi penting di bidang reserse, termasuk Kapolda Banten, sebelum akhirnya dipercaya memimpin BNN.
Penegakan Hukum Jadi Kunci
THMP menegaskan, reformasi Polri harus dimulai dari kepemimpinan tertinggi. Dengan Kapolri yang tegas dan berintegritas, mereka yakin praktik jual beli pasal hingga diskriminasi penegakan hukum bisa dihapuskan.
“Polri harus kembali ke jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat kecil, bukan justru menjadi beban bagi mereka yang mencari keadilan,” tutup THMP.
