NCW Peringatkan Dugaan Dana Haram Biayai Kerusuhan, Desak Aktor Intelektual Dibongkar
Jakarta, Gatranews.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) National Corruption Watch (NCW) mengeluarkan pernyataan resmi terkait maraknya aksi kerusuhan di sejumlah daerah. Ketua Umum NCW, Hanifa Sutrisna, menduga adanya aliran dana haram yang digunakan untuk membiayai aksi tersebut, mulai dari logistik massa hingga provokasi di lapangan.
“Kerusuhan ini bukan murni aspirasi rakyat. Kami menduga kuat ada aktor intelektual dan jaringan finansial yang bermain di balik layar. Dana haram itu dipakai untuk menciptakan kekacauan, bahkan menelan korban jiwa di Jakarta, Makassar, dan beberapa daerah lain,” kata Hanifa dalam konferensi pers di Kantor DPP NCW, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Hanifa menilai kondisi bangsa kian rawan akibat ketidakadilan ekonomi serta kebijakan negara yang belum berpihak pada rakyat kecil. Menurut NCW, beban pajak masih menekan UMKM dan pedagang kaki lima, upah buruh dinilai rendah, gaji guru honorer belum layak, sementara perusahaan tambang asing justru mendapat perlakuan istimewa berupa tax holiday. “Kebijakan ini tidak adil. Rakyat kecil dipaksa menanggung beban, sementara korporasi besar dan asing justru mendapat keistimewaan. Hal ini yang memicu aksi mahasiswa, buruh, pelajar, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Dalam sikap resminya, NCW meminta aparat penegak hukum untuk bersikap humanis sekaligus menindak tegas oknum yang melanggar etika maupun disiplin. Pemerintah juga didesak segera menghadirkan solusi nyata, termasuk reformasi perpajakan, perlindungan buruh, penyelesaian status guru honorer, hingga pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada bangsa. NCW juga mengingatkan partai politik dan elit agar tidak menjadikan penderitaan rakyat sebagai alat konsolidasi politik.
Selain itu, Kapolri diminta bertanggung jawab atas eskalasi kerusuhan dan mempertimbangkan langkah mundur demi menjaga marwah institusi. Presiden Prabowo Subianto pun didesak melakukan reshuffle kabinet untuk membersihkan pejabat yang dianggap tidak mendukung pemerintahan. NCW juga meminta pimpinan partai menindak tegas kader yang melanggar etika dan memicu kemarahan publik.
Hanifa menyampaikan rasa duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa. “Ini bukti nyata bahwa ada pihak-pihak yang menunggangi aspirasi rakyat dengan cara kotor,” tegasnya.
Meski melontarkan kritik keras, NCW tetap menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo sebagai penerima mandat rakyat. “Dukungan ini bukan tanpa catatan. Kami percaya Presiden Prabowo mampu membawa bangsa keluar dari situasi sulit. Namun NCW akan terus mengawasi agar kebijakan tetap sesuai konstitusi dan berpihak pada rakyat,” jelas Hanifa.
Di akhir konferensi pers, Hanifa mengimbau mahasiswa, pelajar, buruh, dan masyarakat sipil untuk tetap menjaga persatuan. “Aspirasi rakyat harus diperjuangkan dengan cara bermartabat, bukan melalui kerusuhan yang dibiayai uang haram. Kita harus menjaga persatuan, sebab setiap gesekan horizontal ditambah ketidakpuasan vertikal mudah dimanfaatkan pihak tertentu, termasuk kepentingan asing,” pungkasnya
