LP3BH Minta Kapolri Tinjau Rencana Pos Brimob di Moskona
Manokwari, Gatranews.id — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau ulang rencana pembangunan Pos Keamanan Brimob di Meyerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, menilai pembangunan pos tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat Suku Besar Moskona yang menyatakan penolakan.
“Keinginan membangun sebuah Pos Keamanan yang diisi personel Brimob penting disesuaikan dengan situasi sosial kemasyarakatan setempat,” ujar Warinussy, Rabu (7/8/2025).
Ia menambahkan, masyarakat di Distrik Moskona Barat masih menyimpan trauma atas operasi-operasi keamanan yang pernah digelar di wilayah adat mereka.
Trauma Operasi Keamanan
Menurut Warinussy, salah satu peristiwa yang meninggalkan trauma adalah operasi pencarian terkait hilangnya mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, beberapa waktu lalu.
“Laporan intelijen soal dugaan keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah itu memang ada. Tapi semuanya perlu dianalisis secara mendalam,” katanya.
Ia menegaskan, setiap langkah pengamanan harus melibatkan semua pihak. Termasuk elemen masyarakat adat di Moskona Barat.
Warinussy juga mengungkap pengalaman masa lalu yang memicu ketakutan masyarakat. Salah satunya adalah kasus seorang tokoh masyarakat, Frans Aisnak, yang pernah dituduh terlibat dalam pembunuhan anggota Brimob.
“Ini semua menjadi cerita yang berubah menjadi memoria passionis (ingatan penderitaan) bagi masyarakat Moskona,” ujarnya.
Ia khawatir, penempatan pasukan Brimob justru memperbesar ketegangan sosial. Karena itu, LP3BH Manokwari meminta Kapolri mempertimbangkan kembali rencana penempatan Pos Keamanan Brimob di Meyerga secara arif dan bijaksana.
