Kemendag Tolak BMAD, Begini Kata APSyFI dan INAPLAS
Jakarta, Gatranews.id – Keputusan Menteri Perdagangan yang menolak usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk benang filament asal Tiongkok menuai perdebatan. Kalangan industri menilai keputusan tersebut mengancam keberlangsungan sektor hulu dan intermediate dalam rantai pasok tekstil nasional.
Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyebut polemik ini tak lepas dari perbedaan kepentingan di internal asosiasi tekstil. Menurutnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) belum sepenuhnya mewakili kepentingan strategis industri nasional.
“Tidak semua anggota API menolak BMAD. Ada tiga kelompok besar dengan kepentingan berbeda,” ujar Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6).
Ia menjelaskan, kelompok pertama adalah pelaku industri yang fokus pada produksi dalam negeri, terutama sektor spinning. Mereka mendukung pengenaan BMAD karena khawatir terhadap ancaman dumping yang merusak harga dan daya saing.
“Kelompok ini pro industri nasional dan tidak bermain impor. Mereka paham bahwa dumping bisa menghancurkan ekosistem dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Kelompok kedua adalah perusahaan tekstil yang melakukan impor dalam skala terbatas. Sedangkan kelompok ketiga, menurut Redma, merupakan pemain impor besar yang diduga kuat berada di balik penolakan BMAD.
Kelompok ini, katanya, bukan anggota API, namun memanfaatkan asosiasi untuk memengaruhi kebijakan impor.
“Mereka menguasai kuota besar dan menjual barang dumping di dalam negeri. Bahkan punya jejaring kuat di kementerian. Tekanan dari mereka membuat pejabat enggan menetapkan BMAD,” kata Redma.
Ia menambahkan, sejumlah pemain impor besar tersebut juga pernah terseret kasus penyelundupan, penyalahgunaan kuota, dan pelanggaran pajak. Kelompok ini, menurutnya, menjadikan struktur asosiasi sebagai alat memperkuat posisi mereka sebagai importir, bukan produsen.
Intermediate Tertekan
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fadjar Budiono, menilai dumping produk poliester dari Tiongkok sudah menekan industri intermediate dan hulu dalam negeri.
“Yang paling terdampak itu sektor poliester. Harganya jatuh karena dumping. Kalau dibiarkan, industri intermediate bisa kolaps,” ujar Fadjar.
Ia menyebut dampaknya akan menjalar ke hulu, terutama pada produsen PTA (purified terephthalic acid), yang saat ini mengalami penurunan permintaan dalam negeri. Beberapa produsen, menurut Fadjar, sudah mulai mengalihkan penjualan ke ekspor.
“Kalau ekspor mentok, mereka bisa turunkan kapasitas. Padahal PTA itu bahan bakunya dari Pertamina. Kalau mereka tutup, pasokan aromatik seperti paraxylene bisa over-suplai,” ujarnya.
Fadjar mengingatkan, jika pasokan bahan baku petrokimia tidak terserap, maka operasional kilang Pertamina bisa terganggu. Imbasnya akan terasa hingga ke sektor energi.
“Kalau hulunya tumbang, bukan cuma industri tekstil yang terganggu. Rantai pasok energi pun ikut terdampak,” katanya.
Fadjar juga menyinggung rencana pembangunan kompleks petrokimia oleh pemerintah. Ia menyebut, keputusan yang tidak melindungi sektor hulu justru bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan industri strategis nasional.
Perlu Dialog Ulang
Fadjar meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil keputusan. Ia menyarankan agar dilakukan dialog kembali antara pelaku usaha dari hulu hingga hilir.
“Kalau BMAD dianggap terlalu tinggi, bisa dikoreksi. Tapi jangan sampai dibiarkan tanpa pengamanan sama sekali,” katanya.
Menurutnya, tujuan BMAD bukan menutup pintu impor, melainkan memastikan impor tidak merusak pasar domestik.
“Kalau industri butuh 100, ya lihat dulu dalam negeri bisa pasok berapa. Sisanya baru impor. Jangan dibalik,” ujarnya.
Fadjar memperingatkan, iklim usaha yang tidak berpihak pada produksi dalam negeri akan mengurangi kepercayaan investor.
“Percuma kita bawa investor ke luar negeri, kalau saat kembali ke Indonesia, industri hulunya justru dihancurkan. Padahal industri hulu itu padat modal dan padat karya. Harus dilindungi,” tegasnya.
