Inara Rusli Laporkan Virgoun ke Komnas PA soal Dugaan Pengambilan Paksa Anak
Inara Rusli melaporkan mantan suaminya, Virgoun, ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA atas dugaan pengambilan paksa anak tanpa persetujuan. Kasus ini kembali menyita perhatian publik mengingat keduanya merupakan figur publik dan telah resmi bercerai sejak 2023. Berdasarkan putusan pengadilan, hak asuh tiga anak mereka berada di tangan Inara Rusli, sehingga setiap keputusan terkait anak seharusnya dilakukan dengan persetujuan pihak ibu.
Pada Jumat 30 Januari, Inara Rusli mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak di kawasan Jakarta Timur untuk berkonsultasi sekaligus melaporkan kejadian yang dialaminya. Mengenakan busana serba pink, perempuan berusia 32 tahun itu hanya memberikan pernyataan singkat kepada awak media terkait kondisi anak-anaknya yang hingga kini masih tinggal bersama Virgoun. “Iya masih (sama Virgoun), mohon doanya aja mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Nggak ada, belum ada izin (ambil anak),” ujar Inara.
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, S.E., membenarkan adanya laporan dari Inara Rusli. Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengambilan anak secara sepihak oleh ayah kandung mereka. “Kami menerima kedatangan ibu IR dengan maksud untuk diskusi sekaligus melaporkan kejadian yang dialami, terutama tentang anak yang diasuhnya itu diambil secara paksa tanpa persetujuan dari beliau oleh ayah anaknya,” terang Agustinus.
Menurut penjelasan Komnas PA, peristiwa pengambilan anak terjadi sejak November 2025. Pada periode tersebut, Inara Rusli memang sedang menghadapi persoalan hukum setelah dilaporkan oleh influencer Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan dengan pebisnis Insanul Fahmi. Meski demikian, Agustinus menegaskan bahwa kasus tersebut masih dalam proses dan belum ada putusan hukum yang menyatakan Inara kehilangan hak asuh atas anak-anaknya.
Selain itu, Komnas PA juga menyoroti dugaan terputusnya akses komunikasi antara Inara Rusli dan ketiga anaknya sejak November. “Bahwa anak-anak ini, dari bulan November diambil lalu ditutup akses komunikasinya. Baru tadi, si ibu IR ini akhirnya setelah sekian lama mendatangi sekolah anaknya supaya bisa bertemu,” jelas Agustinus. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak, terutama karena terhambatnya hubungan dengan ibu kandung yang secara hukum memiliki hak asuh.
Agustinus menegaskan bahwa tindakan menghalangi anak untuk bertemu dengan orang tua pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis terhadap anak. “Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menekankan, siapa pun yang menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan ibu kandungnya, apalagi yang memegang hak asuh, itu adalah pelanggaran ya kekerasan psikis terhadap anak,” tuturnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan tindakan Virgoun dilakukan sebagai upaya penyelamatan anak karena ibu mereka tengah tersandung kasus hukum, Agustinus menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan. Menurutnya, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hak asuh anak tetap berada di tangan Inara Rusli. Jika pihak ayah merasa anak-anak berada dalam kondisi yang tidak aman, jalur yang tepat adalah mengajukan permohonan perubahan hak asuh ke pengadilan.
Ke depan, Komnas Perlindungan Anak berencana memanggil Virgoun untuk dimintai klarifikasi sekaligus memfasilitasi dialog antara kedua orang tua. Langkah ini diharapkan dapat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional maupun Konvensi Hak Anak. Komnas PA menegaskan fokus utama mereka adalah memastikan hak, keamanan, dan kesehatan mental anak-anak tetap terjaga di tengah konflik orang tua yang terjadi.
