Hidup Tak Kunjung Pulih, Cerita Warga Tukka Menghadapi Dampak Banjir Sumatra
Tim Greenpeace Indonesia mengikuti perjalanan Delima Silalahi dalam menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Lebih dari sebulan setelah bencana besar yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025, kehidupan warga masih jauh dari pulih. Akses terhadap air bersih dan pangan menjadi persoalan paling mendesak yang terus dihadapi masyarakat dari hari ke hari.
Puluhan perempuan dan anak-anak korban bencana tampak berkerumun di sebuah rumah di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, pada Kamis, 8 Januari 2026. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis (Sekber) Sumatera Utara, termasuk pengerjaan sumur bor untuk penyediaan air bersih. Di tengah kerumunan itu, Cindi Rindiyani memberanikan diri berbicara kepada Delima Silalahi yang memimpin rombongan. “Bu, bolehkah satu sumur dibangun di lorong kami? Banyak anak kecil dan lansia di sana,” ujar perempuan berusia 23 tahun tersebut.
Cindi kemudian mengajak rombongan menuju lorong tempat tinggalnya. Di sebuah rumah, sejumlah perempuan berkumpul dan berbincang menggunakan bahasa Batak, menyampaikan kebutuhan air bersih pascabencana. Delima menjelaskan bahwa Sekber dapat membantu pengerjaan sumur bor dengan syarat digunakan secara komunal. Saat itu, ketersediaan tandon air masih terbatas. Sekber hanya mampu membeli dua tandon berkapasitas 1.500 liter karena stok di sejumlah kota terdekat kosong. Para ibu menyampaikan akan berupaya meminta bantuan toren air kepada lurah setempat. Setelah melalui diskusi, satu titik pengeboran pun disepakati.
Cindi mengaku bersyukur atas keputusan tersebut. Ia mengatakan, permintaan itu ia sampaikan tanpa banyak harapan. “Waktu saya tahu ada pengerjaan sumur bor di tempat tadi, saya nekat saja bicara. Kalau tidak dikasih tidak apa-apa, kalau dikasih alhamdulillah,” ujar ibu dengan satu anak itu.
Krisis air bersih melanda hampir seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah. Infrastruktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) rusak akibat terjangan banjir, membuat pasokan air terhenti. Pascabencana, warga bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah atau perorangan, tetapi kiriman air tidak datang secara rutin. Ketika mobil tangki air tiba, tak semua warga bisa mengaksesnya, terutama mereka yang tinggal di gang-gang sempit desa.
Sebagian warga terpaksa menampung air hujan, menggunakan air sungai, atau menggali sumber-sumber air kecil di pinggir kali. “Air dari sumber-sumber kecil ini tidak bagus dan agak berbau, badan jadi gatal-gatal,” kata Cindi sambil menunjukkan ruam di lengannya.
Delima Silalahi kerap menyaksikan langsung kondisi tersebut dalam kunjungannya ke Tukka. Ia pernah melihat seorang anak sekolah membasuh wajah dengan genangan air di jalan. Di kesempatan lain, seorang ibu mengambil air dari parit untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. “Dia bilang di satu sisi ingin ada hujan agar bisa tampung air, tapi di sisi lain masih takut banjir lagi. Bagi perempuan, bencana ini menambah beban berlapis yang selama ini sudah mereka tanggung dalam kerja-kerja domestik,” kata Delima.
Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara menampung donasi dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace Indonesia, untuk disalurkan kepada korban bencana. Pada periode 4–19 Desember 2025, Greenpeace Indonesia membuka kanal donasi bagi korban bencana ekologis di Sumatera. Dari donasi yang terkumpul, bantuan difokuskan pada penyediaan bahan pangan, air bersih, dan hygiene kit, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. “Kami memutuskan meneruskan donasi lewat Sekber yang lebih memahami kondisi geografis dan sosial, serta memiliki jejaring ke wilayah-wilayah terdampak di Tapanuli,” ujar Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak.
Sepanjang akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026, Delima Silalahi telah berkeliling menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Bantuan berupa sembako, makanan bergizi, hygiene kit, serta perlengkapan sekolah untuk anak-anak disalurkan melalui berbagai posko. Sekber juga menyelesaikan pengerjaan sumur bor di dua titik di Kecamatan Adiankoting dan tiga titik di Kecamatan Tukka.
Pada 8–9 Januari 2026, tim Greenpeace Indonesia mengikuti Delima ke Kecamatan Tukka. Selain mengawal pengerjaan sumur bor, rombongan juga menyalurkan bahan pangan dan melakukan kegiatan pemulihan trauma bagi anak-anak. Relawan dari Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria turut serta membawa tujuh ton beras dari lumbung agraria di Jawa Barat.
Meski demikian, kebutuhan warga masih jauh dari terpenuhi. Beberapa korban bencana mengaku tidak selalu mendapatkan makanan dari posko pengungsian pemerintah. Akibatnya, setiap kali ada kendaraan pembawa bantuan, mereka bergegas mengejar dan mengantre. “Kami jadi seperti anjing pelacak, di mana ada bantuan kami kejar,” kata seorang ibu korban bencana.
Persoalan pangan diperkirakan masih akan berlangsung lama. Bencana banjir dan longsor juga menghantam sawah dan kebun warga. Banyak tanaman gagal panen akibat terendam air dan lumpur. Warga berharap pemerintah membantu membersihkan lumpur yang menimbun rumah serta lahan pertanian agar mereka bisa kembali bekerja dan bertahan hidup.
Menurut Delima, jika pemerintah tidak serius menangani persoalan ini, potensi konflik horizontal bisa muncul akibat kelangkaan pangan. “Di posko-posko pengungsian terlihat tumpukan bahan pangan, negara punya tanggung jawab mendistribusikannya. Bagaimana pemerintah memastikan pemberian bantuan lebih inklusif?” ujarnya.
Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 dipicu hujan ekstrem yang diperparah oleh siklon tropis Senyar di Selat Malaka. Namun Greenpeace menilai besarnya dampak bencana tidak lepas dari kerusakan ekologi akibat deforestasi dan perubahan tutupan lahan di daerah aliran sungai. Mayoritas DAS di Sumatera kini dalam kondisi kritis dengan tutupan hutan alam kurang dari 25 persen.
Investigasi menunjukkan banyak hutan alam beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman industri. Gelondongan kayu yang terbawa banjir menjadi bukti penebangan hutan di kawasan hulu. Pemerintah sempat menuding penebangan liar sebagai penyebab utama, meski sejumlah perusahaan kini tengah diperiksa dan operasinya dihentikan sementara.
Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara, yang dibentuk pada Oktober 2025, sejak awal mengadvokasi penyelamatan lingkungan di kawasan Tapanuli Raya. Salah satu seruan utama gerakan ini adalah penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan perkebunan dengan konsesi ratusan ribu hektare yang dinilai berkontribusi terhadap deforestasi dan bencana ekologis. Penelitian berbagai lembaga menemukan perubahan tutupan lahan menjadi tanaman monokultur eucalyptus telah menurunkan fungsi ekologis kawasan hulu.
“Perubahan tutupan lahan dari hutan alam ke tanaman monokultur eucalyptus telah menyebabkan penurunan drastis fungsi ekologis kawasan hulu. Struktur akar tanaman eucalyptus yang dangkal mempercepat limpasan permukaan dan meningkatkan risiko erosi serta longsor,” ujar Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Roki Pasaribu.
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pendeta Viktor Tinambunan, dalam refleksinya pada ibadah Bona Taon Sekber Gerakan Oikumenis di Siborong-borong, 10 Januari 2026, menegaskan bahwa bencana ini bukan peristiwa yang datang tiba-tiba. “Masyarakat dan pegiat lingkungan telah berulang kali berseru agar perusakan hutan dihentikan. Namun suara itu sering dianggap sunyi, bahkan disingkirkan demi kepentingan ekonomi segelintir orang. Ini saatnya pemerintah berpihak kepada kehidupan,” katanya.
