Ketika Pertumbuhan Tak Berarti Kesejahteraan: Saatnya Membuka Peluang Kerja Global
Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income Country (UMIC) kembali menjadi sorotan setelah Bank Dunia memperbarui standar garis kesejahteraan global. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menetapkan batas kesejahteraan untuk negara UMIC sebesar 8,30 dolar AS per orang per hari berdasarkan purchasing power parity (PPP). Dengan standar tersebut, sekitar dua pertiga penduduk Indonesia masih berada di bawah ambang kesejahteraan global.
Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, menilai temuan ini menjadi alarm penting bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat luas. “Perbedaan antara standar Bank Dunia dan data kemiskinan nasional bukan kontradiksi, tetapi menunjukkan adanya dua ukuran kesejahteraan yang berbeda. Namun, standar global memberi pesan kuat bahwa pertumbuhan belum dinikmati oleh mayoritas rakyat,” ujar Farouk dalam keterangannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia saat ini tercatat 8,57 persen. Meski terlihat rendah secara statistik nasional, Farouk menegaskan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kondisi kerentanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa kelas menengah Indonesia baru mencapai sekitar 17 persen dari total populasi.
“Angka ini terlalu kecil untuk menopang stabilitas ekonomi jangka panjang. Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah justru memiliki kelas menengah yang besar, produktif, dan memiliki daya beli kuat,” kata Farouk, yang juga merupakan mantan pejabat Kantor Pusat Islamic Development Bank di Jeddah, Arab Saudi.
Ia menambahkan, rapuhnya struktur sosial ekonomi juga tidak terlepas dari pola pertumbuhan yang selama ini bertumpu pada ekspansi berbasis konsesi dan akumulasi oleh segelintir elite. Model pembangunan tersebut, menurutnya, kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal.
“Rangkaian bencana banjir di berbagai wilayah Sumatra menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola lahan yang buruk dan pembangunan yang tidak berkelanjutan justru menimbulkan kerugian sosial dan ekologis yang jauh lebih besar dibanding manfaat ekonominya,” ujar Farouk, yang juga pernah menjabat sebagai direksi Bank Muamalat Indonesia.
Farouk menilai Indonesia membutuhkan koreksi arah pembangunan. Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan negara menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperluas jaring pengaman sosial, serta memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu.
Di tengah keterbatasan pasar kerja domestik, Farouk melihat peluang besar pada integrasi tenaga kerja terampil Indonesia ke pasar global. Ia menyoroti banyaknya negara maju yang saat ini mengalami kekurangan tenaga profesional di sektor kesehatan, teknik, teknologi, dan jasa.
“Pemerintah dapat memanfaatkan peluang ini melalui program nasional berbasis Public–Private Partnership dengan berinvestasi pada pelatihan bahasa, sertifikasi internasional, dan penguatan keterampilan sesuai kebutuhan pasar global,” kata alumni New York University dan University of Birmingham tersebut.
Menurut Farouk, strategi ini tidak hanya membuka akses kerja bagi tenaga terampil Indonesia, tetapi juga mempercepat pembentukan kelas menengah baru melalui peningkatan pendapatan dan remitansi produktif. Oleh karena itu, mobilitas tenaga kerja terampil perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan semata-mata kebijakan ketenagakerjaan.
“Status UMIC seharusnya menjadi titik tolak untuk mempercepat transformasi kesejahteraan. Tanpa perluasan kelas menengah dan penurunan kemiskinan secara masif, pertumbuhan hanya akan menjadi angka, bukan jalan menuju keadilan sosial dan Indonesia maju,” pungkas Farouk.
