Setya Kita Pancasila Dorong Sinergi Masyarakat dan Imigrasi dalam Pengawasan WNA di Bali
Denpasar, Gatranews.id — Organisasi kemasyarakatan Setya Kita Pancasila (SKP) mendorong penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan aktivitas warga negara asing (WNA) dan wisatawan mancanegara di Bali.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari kontribusi masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan Bali sebagai salah satu pintu masuk utama internasional Indonesia.
Dorongan sinergi itu diwujudkan melalui silaturahmi dan audiensi Dewan Pimpinan Wilayah SKP Provinsi Bali yang didampingi langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat SKP dengan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Pihak imigrasi diwakili oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Raja Ulul Azmi, bersama jajaran, di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Selasa (23/12/2025).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Imigrasi agar SKP berkoordinasi langsung dengan kantor imigrasi di Bali guna membahas peluang kemitraan antara unsur masyarakat dan pemerintah dalam mendukung fungsi pengawasan keimigrasian, terutama di wilayah dengan intensitas kunjungan asing yang tinggi.
Ketua Umum Setya Kita Pancasila menegaskan bahwa SKP hadir sebagai elemen masyarakat yang berkomitmen mendukung negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban sosial.
“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Tingginya aktivitas WNA perlu diimbangi dengan pengawasan yang kuat, humanis, dan partisipatif. SKP siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi, pemantauan berbasis masyarakat, serta komunikasi lapangan yang konstruktif,” ujar Ketua Umum SKP.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari tantangan pengawasan WNA, peran masyarakat dalam deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian, hingga peluang kerja sama berbasis edukasi publik dan mekanisme pelaporan yang tetap berada dalam koridor hukum.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Raja Ulul Azmi, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai sinergi dengan elemen masyarakat yang memiliki komitmen kebangsaan dapat memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian.
“Ditjen Imigrasi terbuka terhadap kolaborasi dengan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum keimigrasian. Gagasan ini akan kami laporkan dan diskusikan lebih lanjut dengan pimpinan untuk merumuskan format kerja sama yang tepat dan sesuai regulasi,” kata Raja.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemitraan strategis antara Setya Kita Pancasila dan Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya dalam membangun sistem pengawasan WNA yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
SKP menyatakan kesiapan berkontribusi melalui pendekatan kemasyarakatan, penguatan literasi hukum, serta dukungan komunikasi dan data lapangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan citra Indonesia di tingkat global.
