Greenpeace Bongkar Dampak PSN Tebu Merauke: Deforestasi Papua dan Ancaman bagi Masyarakat Adat
Merauke, Gatranews.id – Hamparan hutan, sabana, dan rawa yang selama ini menjadi ciri khas bentang alam Merauke, Papua Selatan, kini perlahan menghilang. Dari udara, alat berat tampak bekerja membuka lahan, menggantikan tutupan hijau dengan tanah cokelat dan tumpukan kayu hasil tebangan.
Perubahan drastis ini terjadi seiring berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) Kebun Tebu Merauke yang diklaim pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Di tingkat tapak, proyek ini justru memicu keresahan mendalam di kalangan Masyarakat Adat Marind, Yei Nan, dan Muyu. Mereka menghadapi ancaman kehilangan tanah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur.
Sejumlah perusahaan dilaporkan tetap masuk ke wilayah adat meski telah mendapat penolakan dari warga. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan sumber pangan, ruang spiritual, serta fondasi kehidupan sosial dan budaya.
Greenpeace Indonesia menilai PSN Tebu Merauke sebagai bentuk perampasan tanah dan kehancuran ekologis berskala besar. Berdasarkan hasil penelusuran organisasi lingkungan tersebut, proyek ini menargetkan lahan seluas sekitar 560.000 hektare atau setara dengan luas Pulau Bali.
Area tersebut akan digarap oleh konsorsium yang terdiri dari 10 perusahaan, dengan sembilan di antaranya terafiliasi dengan dua grup korporasi besar yang memiliki rekam jejak panjang dalam industri kelapa sawit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ekspansi monokultur yang berpotensi mempercepat deforestasi Papua dan krisis iklim.
“PSN Tebu Merauke bukan solusi ketahanan pangan, melainkan resep bencana ekologis dan sosial. Pemerintah sedang mempertaruhkan hutan Papua yang seharusnya menjadi benteng terakhir iklim dan keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar Greenpeace Indonesia dalam pernyataan resminya.
Greenpeace menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga alam secara turun-temurun.
Selain dampak lingkungan, aspek keamanan juga menjadi sorotan. Pendirian Komando Daerah Militer baru di Merauke dengan ribuan personel tempur memperlihatkan kuatnya pendekatan militer dalam proyek iini
Di jalanan Kota Merauke, lalu lalang kendaraan dan aparat bersenjata kini menjadi pemandangan sehari-hari. Namun bagi orang asli Papua, kehadiran militer dalam skala besar justru memunculkan rasa teror, mengingat sejarah panjang kekerasan yang pernah mereka alami.
Retorika ketahanan pangan yang diusung pemerintah dinilai bertolak belakang dengan realitas kehidupan masyarakat adat. Bagi orang Marind, ketahanan pangan berarti kebebasan bergerak di hutan, sabana, dan lahan basah untuk berburu, meramu, dan mengelola pangan liar yang melimpah.
Perubahan bentang alam menjadi perkebunan monokultur tebu dipandang sebagai bentuk pemaksaan sistem pangan industri yang menghilangkan kedaulatan pangan lokal.
Pandangan tersebut tergambar dalam kesaksian Rafaela, seorang perempuan Marind, yang dikutip dalam penelitian antropolog lingkungan Sophie Chao.
“Makhluk yang merdeka menghasilkan makanan yang merdeka. Makanan hutan memiliki rasa kebebasan. Dan tidak ada yang rasanya senikmat kebebasan,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan hubungan erat antara kebebasan alam, identitas budaya, dan keberlanjutan pangan masyarakat adat Papua.
Greenpeace Indonesia memperingatkan bahwa jika proyek ini terus dilanjutkan, Indonesia justru sedang menyemai krisis baru dari kehancuran hutan Papua.
“Alih fungsi hutan alam, sabana, dan rawa menjadi perkebunan tebu skala besar akan memperparah krisis iklim, menghilangkan keanekaragaman hayati, dan merampas hak hidup masyarakat adat,” tegas Greenpeace.
Greenpeace mengajak publik untuk mendesak pemerintah menghentikan PSN Tebu Merauke dan menyelamatkan hutan Papua, karena Papua bukan tanah kosong, melainkan rumah bagi manusia dan seluruh kehidupan yang bergantung padanya.
