Indonesia Pacu Pengembangan Industri Petrokimia 2025–2045
Bogor, Gatranews.id – Indonesia terus memperkuat pengembangan industri petrokimia untuk menekan defisit dan memantapkan struktur manufaktur. Upaya ini dilakukan melalui Roadmap Pengembangan Industri Petrokimia 2025–2045 yang disusun Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS).
Dokumen itu menegaskan peran strategis sektor petrokimia dalam menopang pertumbuhan berbagai industri hilir. Industri plastik, farmasi, kimia dasar, hingga komposit pesawat menjadi bagian dari rantai pasok yang bergantung pada pasokan bahan baku yang stabil.
Dalam lima tahun terakhir, Indonesia masih dibebani defisit besar petrokimia. Pada 2020, defisit tercatat 7,32 juta ton atau senilai US$7,1 miliar. Angka itu naik menjadi 8,10 juta ton (US$10,8 miliar) pada 2021. Defisit mencapai 7,75 juta ton (US$11 miliar) pada 2022 dan kembali meningkat menjadi 8,50 juta ton (US$9,5 miliar) pada 2023. Tren ini berlanjut pada 2024 ketika defisit melonjak menjadi 10,5 juta ton dengan nilai sekitar US$11 miliar. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan bahan baku dalam negeri belum mampu mengejar kebutuhan industri.
INAPLAS juga mencatat tekanan terhadap industri petrokimia global semakin berat. Pandemi Covid-19, perang Rusia–Ukraina, dan ketegangan di Timur Tengah ikut memengaruhi struktur pasokan global. Kebijakan tarif Amerika Serikat dan kampanye negatif terhadap plastik turut memperbesar tantangan. Transisi energi hijau yang semakin cepat serta pelemahan manufaktur global menambah tekanan terhadap industri.
Sekretaris Jenderal INAPLAS, Fajar Budiono mengatakan, kenaikan defisit bahan baku petrokimia menjadi beban besar bagi industri. Kondisi ini ikut menghambat pertumbuhan industri hilir yang membutuhkan pasokan stabil dengan harga yang kompetitif.
“Ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti,” kata Fajar di Bogor, Jumat (14/11).
Ia menilai roadmap 2025–2045 menjadi panduan penting untuk mempercepat pembangunan industri petrokimia nasional. Apalagi roadmap ini tidak hanya fokus pada penambahan kapasitas produksi. Dokumen itu juga menekankan integrasi antara refinery dan cracker sebagai kunci daya saing. Integrasi ini dinilai mampu menghasilkan produk yang kompetitif, menghemat devisa, dan memperkuat struktur industri secara menyeluruh.
“Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun dan produk menjadi lebih kompetitif,” ujarnya.
Roadmap INAPLAS memetakan empat fase pembangunan industri petrokimia hingga 2045. Pada 2025, fokus diarahkan pada pemulihan kapasitas produksi dan percepatan proyek RDMP.
Pembangunan cracker kedua juga menjadi prioritas pada fase ini. Memasuki 2030, targetnya adalah tercapainya kecukupan pasokan melalui pembangunan cracker ketiga, fasilitas GRR, dan Condensate Splitter Unit. Pemanfaatan energi hijau ikut didorong untuk menurunkan ketergantungan impor.
Pada 2035, Indonesia memasuki fase pengembangan produk bernilai tambah tinggi. Engineering plastic menjadi fokus utama karena menjadi bahan untuk komposit yang digunakan industri pesawat masa depan. Tren global memperkirakan pesawat komersial pada 2040 akan menggunakan komposit plastik hingga 60% dari struktur pesawat. Pada 2045, Indonesia menargetkan integrasi penuh antara kilang dan petrokimia. Targetnya adalah memenuhi seluruh kebutuhan domestik dan mengekspor produk bernilai tinggi.
Kebutuhan bahan baku plastik pada 2025 diperkirakan mencapai 8.383 kiloton. Kapasitas produksi domestik baru berada di angka 4.875 kiloton. Kondisi ini membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1.089 kiloton produk plastik jadi. Di sisi lain, Indonesia menghasilkan 1.992 kiloton sampah plastik setiap tahun. Dari jumlah itu, sekitar 1.292 kiloton telah masuk ke rantai daur ulang. Potensi ini menunjukkan peluang besar bagi pengembangan industri chemical recycling.
Fajar menegaskan bahwa industri petrokimia merupakan fondasi penting bagi daya saing manufaktur nasional.
“Kalau kita ingin menjadi negara industri maju pada 2045, kita harus membangun industri petrokimia yang kuat, terintegrasi, dan mandiri,” katanya.
Ia mengajak pemerintah, investor, dan pelaku industri untuk bersinergi. Tujuannya adalah menciptakan iklim industri yang kondusif dan memastikan roadmap berjalan sesuai rencana.
