Kota Solo Catat Nol Insiden Program Makan Bergizi Gratis, Jadi Model Nasional
Solo, Gatranews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan gizi dan hasil belajar siswa. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun 2025, dengan rencana operasi sekitar 30.000 dapur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Pemerintah pusat telah menyetujui alokasi awal sebesar Rp71 triliun dan membahas tambahan hingga Rp100 triliun, sehingga kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp171 triliun. Di Jawa Tengah, program ini sudah menjangkau lebih dari 5,7 juta penerima manfaat hingga pertengahan Oktober 2025. Secara nasional, laporan per 29 Oktober mencatat 13.514 SPPG aktif di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota, dengan kapasitas pelayanan mencapai 39,5 juta penerima manfaat.
Dari berbagai daerah pelaksana, Kota Solo menjadi perhatian karena berhasil mencatat nol insiden keamanan pangan sepanjang pelaksanaan program MBG. Capaian ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari distribusi makanan bergizi, tetapi juga dari tata kelola yang terintegrasi, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Keberhasilan Solo ditopang oleh pendekatan kolaboratif lintas sektor. Pemerintah kota rutin mengundang orang tua murid ke dapur SPPG agar mereka dapat mengenal petugas serta proses penyajian makanan. Langkah ini meningkatkan transparansi publik dan partisipasi warga sebagai pengawas program. “Kami ingin orang tua merasa tenang karena tahu siapa yang menyiapkan makanan untuk anak mereka, sekaligus memotivasi tim dapur untuk bekerja lebih baik,” ujar Wali Kota Solo, Respati Ardi.
Dalam menjaga mutu gizi, Pemkot Solo menerapkan daftar menu yang disusun bersama ahli gizi dan SPPG. Semua menu menggunakan bahan pangan lokal segar dari petani sekitar agar lebih sehat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Program MBG di Solo terbukti tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung dengan melibatkan pasar tradisional sebagai pemasok utama bahan pangan.
Selain memperkuat rantai pasok lokal, Pemkot Solo menegakkan standar higienitas yang ketat. Setiap dapur diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) yang diperiksa secara berkala. Di lingkungan sekolah, hanya pedagang yang sudah lulus uji higienitas yang diizinkan berjualan agar konsumsi makanan tetap aman. Pemerintah kota juga menyiagakan Unit Keliling Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) untuk memeriksa bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Dari 40 unit yang ditargetkan, 14 telah beroperasi dengan pengawasan harian tanpa insiden.
Langkah preventif juga diperkuat lewat kerja sama lintas dinas. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan melakukan uji acak terhadap bahan makanan siap saji di sekolah, sementara tim pengawasan pasar memastikan tidak ada bahan terkontaminasi yang masuk ke rantai pasok SPPG.
Dari sisi komunikasi publik, Pemkot Solo meluncurkan inisiatif “Billboard of the Month” sebagai bentuk apresiasi bagi dapur SPPG berprestasi. Foto-foto petugas terbaik dipajang di titik strategis kota sebagai motivasi dan penghargaan atas kinerja mereka. “Kami tidak hanya fokus pada kesalahan, tetapi juga merayakan keberhasilan agar semua pihak semakin termotivasi berbuat kebaikan,” tambah Wali Kota Respati.
Keberhasilan Kota Solo membuktikan bahwa tata kelola program gizi nasional dapat berjalan efektif melalui kolaborasi lintas unsur, transparansi, dan konsistensi penerapan standar. Dengan nol insiden keamanan pangan dan peningkatan penerimaan masyarakat, Solo kini menjadi model nasional pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kota ini tidak hanya memenuhi target nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi ratusan kabupaten/kota lain untuk menyusun standar mutu dan mekanisme pengawasan MBG yang lebih baik di masa depan.
