Pemerintah Dorong BBM Campur Etanol 10 Persen, Industri Siap Dukung
Jakarta, Gatranews.id – Pemerintah berencana menaikkan kadar campuran etanol dalam bahan bakar bensin dari 3,5% menjadi 10% (E10) dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi transisi energi hijau dan pengurangan impor bahan bakar fosil.
Kebijakan tersebut juga diharapkan membuka lapangan kerja baru serta memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan energi terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mandatori E10 sebagai upaya menuju kemandirian energi dan pengurangan emisi karbon.
“Ke depan Indonesia akan kita dorong mandatori menjadi E10. Artinya kita wajibkan memakai etanol 10%,” ujar Bahlil.
Namun, kebijakan ini memunculkan sejumlah pertanyaan di masyarakat. Di antaranya soal ketersediaan bahan baku, kesiapan mesin kendaraan, dan potensi kenaikan harga BBM. Pemerintah memastikan kebijakan ini dirancang matang agar tidak menambah beban publik.
Produksi Etanol Ditingkatkan
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, kebijakan pencampuran bahan bakar nabati sudah berjalan sejak 2008. Program ini diperkuat melalui Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2023.
“Kita sudah mulai trial market E5 dan sekarang akan ditingkatkan bertahap menuju E10. Saat ini ada 13 perusahaan yang bisa memproduksi bioetanol, namun baru tiga yang siap untuk kebutuhan bahan bakar,” ujar Eniya.
Produksi dari tiga perusahaan tersebut baru mencapai 63 ribu kiloliter per tahun. Untuk mendukung mandatori E10, kapasitas harus ditingkatkan hingga 400 ribu kiloliter. Pemerintah menargetkan pembangunan 18–20 pabrik bioetanol baru dalam tiga tahun ke depan.
Pembangunan pabrik tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat rantai pasok energi nasional.
Industri Otomotif Siap Mendukung
Dukungan juga datang dari industri otomotif. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menegaskan komitmennya mendukung penggunaan bahan bakar berbasis etanol. Wakil Presiden PT TMMIN, Bob Azam, menilai program ini bukan hanya soal energi hijau, tetapi juga kesejahteraan petani.
“Kalau bensin itu tambang yang memproduksi, jadi yang kaya pemilik tambang. Tapi kalau etanol, yang kaya petani. Karena etanol bisa dibuat dari tebu, jagung, singkong, dan sorgum. Multiply effect-nya besar,” kata Bob di Karawang, Jawa Barat, baru-baru ini.
Bob menilai teknologi kendaraan seharusnya menyesuaikan dengan bahan bakar masa depan, bukan sebaliknya. “Jadi jangan teknologinya yang menyesuaikan mobil tua di jalan. Kita harus berevolusi menghadirkan kendaraan yang adaptif terhadap future fuel,” ujarnya.
Ia menambahkan, Thailand sudah menuju penggunaan etanol 20%. Di Amerika Serikat bahkan sudah ada yang mencapai 85–100%, sementara Brazil menerapkan hingga 100%.
Tak Ganggu Mesin dan Ketahanan Pangan
Pakar Bahan Bakar dan Pembakaran Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswi Jayanto, memastikan penggunaan etanol 10% tidak merusak mesin kendaraan. “Kandungan energi etanol memang lebih rendah sekitar 3%, tapi perbedaannya tidak signifikan. Mesin keluaran setelah 2006 umumnya sudah kompatibel,” ujarnya.
Sekretaris Dewan Energi Nasional Dadan Kusdiana menegaskan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat. Program E10 diterapkan untuk bahan bakar non-subsidi.
“Kita pastikan masyarakat tidak menanggung beban tambahan. Program ini justru membuka peluang investasi dan memperkuat ketahanan energi,” kata Dadan.
Pemerintah juga memastikan bahan baku bioetanol tidak mengganggu ketahanan pangan. “Kita menggunakan bahan non-pangan seperti molases tebu, singkong pahit, dan tongkol jagung. Jadi tidak akan bersaing dengan pangan,” kata Eniya.
Perlu Pengawasan dan Komunikasi Publik
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai program etanol perlu dikawal dengan komunikasi publik yang baik. “Jangan sampai informasi bias beredar di media sosial. Pemerintah perlu menjelaskan manfaat dan dampaknya secara terbuka,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menjamin pasokan bahan baku dalam negeri agar tidak menimbulkan ketergantungan baru pada impor etanol. “Kami ingin ada jaminan kemandirian pasokan dan harga yang tetap terjangkau,” ujar Bambang.
Dengan kesiapan regulasi, dukungan industri, dan teknologi yang makin adaptif, program BBM campur etanol E10 diharapkan menjadi tonggak penting transisi energi bersih sekaligus menyejahterakan petani di Indonesia.
