KMI 2025 Dorong Musik Jadi Penggerak Pariwisata dan Diplomasi Budaya
Jakarta, Gatranews.id – Hari ketiga Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 menghadirkan sejumlah dialog paralel yang membahas ekosistem musik dari lokal hingga global. Diskusi menyoroti peran musik dalam industri kreatif, pariwisata, hingga diplomasi budaya internasional.
Salah satu sesi bertema “Sound of Tourism and Creativity: Nada, Nusa, dan Wisata” menghadirkan Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, sebagai pembicara utama.
Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan wisata musik. Ia menilai tren gig tripping atau perjalanan wisata untuk menghadiri konser menjadi peluang besar bagi Indonesia.
“Musik kini bukan sekadar hiburan, tapi penggerak ekonomi dan pariwisata,” ujarnya.
Ia mencontohkan festival seperti Java Jazz, Prambanan Jazz, Synchronize Festival, dan Hammersonic. Menurutnya, dua festival terakhir bahkan memberikan dampak ekonomi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi dan Identitas Budaya
Group Advisor Creative and Tourism Programs InJourney, Ishak Reza menambahkan, pengembangan wisata musik dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti Borobudur Festival dan Golo Mori Jazz. Program Event by Indonesia juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya nasional.
“Semua upaya ini berlandaskan semangat collaborative tourism, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, industri, dan komunitas kreatif,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran juga menekankan perlunya sinergi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, dan pemerintah daerah. Ia mendorong kebijakan yang memperjelas status public domain agar musik tradisi bisa dimanfaatkan lebih luas dalam promosi wisata.
Penggagas Dieng Culture Festival (DCF), Budhi Hermanto pun berbagi pengalaman bahwa DCF tumbuh dari inisiatif masyarakat. “Musik menjadi unsur penting dalam festival ini. Semua berjalan alami melalui gotong royong warga,” katanya.
Asisten Deputi Event Daerah Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi menilai musik efektif menarik wisatawan ke daerah. Ia mencontohkan sejumlah festival seperti Solo Keroncong Festival, Sawahlunto International Music Festival, dan Festival Musik Tong-Tong. Pemerintah pusat, kata dia, berperan sebagai fasilitator agar kegiatan budaya tetap otentik dan berkelanjutan.
Musik dan Diplomasi Budaya
Topik lain dalam konferensi membahas “Musisi Lintas Batas: Mobilitas Global dan Diplomasi Budaya.” Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim memaparkan kebijakan Visa Art and Performance yang diluncurkan pada 2023. Hingga kini, sebanyak 5.596 visa telah diterbitkan untuk memudahkan musisi asing tampil di Indonesia.
“Kebijakan ini diharapkan menumbuhkan peluang ekonomi dan menggairahkan industri musik nasional,” ujar Silmy.
Direktur Diplomasi Kebudayaan, Raden Usman Effendi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung musisi Indonesia tampil di kancah internasional. Ia mendorong kerja sama budaya antarnegara, termasuk pembebasan pajak dan pengurangan biaya visa bagi seniman.
“Kami terbuka untuk berbagai kolaborasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi budaya dan kreatif,” ujarnya.
Kendala Administrasi
Satria Ramadhan dari SRM Bookings mengungkapkan masih banyak kendala dalam pengurusan visa musisi Indonesia yang hendak tampil di luar negeri. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Visa Kunjungan Kementerian Imigrasi, Bambang Triyudono, menyatakan pihaknya terus memperbaiki kebijakan agar lebih ramah bagi musisi.
Agus Setiawan Basuni dari Warta Jazz Agency menilai administrasi masih menjadi hambatan utama. “Namun, perbaikan sudah mulai terlihat. Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi,” katanya.
Diskusi dalam KMI 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem musik nasional. Melalui kerja sama lintas kementerian, pelaku industri, dan komunitas, musik diharapkan menjadi motor penggerak bagi pariwisata dan diplomasi budaya Indonesia di tingkat global.
