BPW Indonesia dan KemenHAM Resmikan Kerja Sama Strategis untuk Penguatan Peran Perempuan
Jakarta, Gatranews.id – Business and Professional Women (BPW) Indonesia bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama strategis dalam pemberdayaan perempuan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Penandatanganan digelar di Gedung Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI, Jakarta.
MoU ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara BPW Indonesia dan KemenHAM yang berlangsung pada 8 September 2025. Melalui kerja sama ini, kedua pihak sepakat memperkuat sinergi dalam mendorong peran aktif perempuan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya terkait isu HAM, ekonomi, dan diplomasi global.
Kolaborasi ini juga mencerminkan keselarasan agenda BPW Indonesia dengan prioritas pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM. Dengan menggandeng KemenHAM sebagai mitra strategis, BPW Indonesia berharap dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan, memperkuat advokasi di berbagai level, sekaligus menghadirkan inisiatif konkret yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kerja sama ini bukan hanya sebuah bentuk komitmen bersama, tetapi juga langkah nyata untuk memperluas dampak dan membuka ruang kolaborasi bagi perempuan Indonesia,” ujar Presiden BPW Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo.
Sebagai organisasi perempuan dengan jejaring internasional, BPW Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Jaringan global ini menyatukan pengusaha, profesional, dan pekerja sosial perempuan dalam satu wadah, membuka peluang besar untuk diplomasi internasional dan kolaborasi lintas sektor. Dalam dua tahun terakhir, BPW Indonesia juga meraih The Most Outstanding Country Award pada Konferensi Regional BPW Asia Pasifik di Putrajaya, Malaysia, sebagai pengakuan atas kontribusi dan inovasinya.
BPW Indonesia menyambut kerja sama ini sebagai bentuk sinergi strategis dengan pemerintah. Melalui kemitraan tersebut, kedua pihak berkomitmen mengembangkan program bersama untuk memperkuat kapasitas, peran, dan kepemimpinan perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik nasional maupun global. Kerja sama ini diharapkan memberi dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi HAM di tingkat internasional.
