Solar Terbatas, Nelayan Masalembu Terombang-ambing di Laut Kebijakan
Masalembu, Gatranews.id — Angin sore di Pelabuhan Masalembu tak mampu menenangkan hati para nelayan. Sore itu, Minggu (10/8), Rendy, Ketua Kelompok Nelayan Masalembu (KNM), menyaksikan pemandangan yang ia sebut sebagai “potret nyata ketidakadilan”. Beberapa nelayan pulang dari Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) 5669402 hanya dengan jeriken kecil berisi 10 liter solar.
Padahal, satu kali melaut di perairan Masalembu butuh 20–30 liter bahan bakar. Sisanya harus mereka cari di toko-toko sekitar, dengan harga Rp9.000 per liter—jauh di atas harga resmi solar subsidi, Rp6.800. “Ini memberatkan. Kami melaut sampai 15 bahkan 20 mil, wajar kalau butuh banyak bahan bakar,” keluh Rendy. Pembatasan terasa bagai ketidakadilan. Lantaran pedagang besar yang bukan nelayan disebutnya bisa dapat solar dengan mudah.
Masalembu bukan perairan yang bersahabat bagi nelayan dengan bahan bakar terbatas. Laut di sini menuntut perjalanan jauh demi menemukan titik-titik ikan. Tambahan biaya bahan bakar di luar APMS berarti menggerus keuntungan yang sudah tipis.
Rendy mengungkap, pembatasan ini bukan cerita baru. Sejak 2022, ia bersama perwakilan nelayan pernah menyampaikan keluhan langsung di kantor Pertamina Surabaya, juga saat audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Pertemuan itu dihadiri Pemerintah Kabupaten Sumenep, tapi, menurutnya, “Tak ada langkah serius untuk menyelesaikan.”
Ironi Solar Subsidi
Bagi nelayan Masalembu, pembatasan ini terasa ironis. Solar subsidi yang seharusnya tepat sasaran justru lebih mudah didapat pedagang besar. “Pemerintah bilang BBM subsidi untuk masyarakat kecil, tapi faktanya di lapangan lain,” kata Rendy.
Ia menegaskan, aturan sebenarnya sudah jelas. Ada UU Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016. Hingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2022—semua mengatur perlindungan nelayan dan subsidi energi.
Rendy dan para nelayan kini mendesak pemerintah, Pertamina, dan pihak terkait untuk turun tangan. “Kami hanya ingin hak kami dikembalikan. Bukan lebih, tapi sesuai yang seharusnya,” ujarnya.
Di dermaga, matahari mulai tenggelam di balik laut Jawa. Kapal-kapal nelayan terikat rapat di tiang pancang, menunggu solar yang cukup untuk kembali mengarungi samudra.
