LD FEB UI: Indonesia Hadapi Ancaman Depopulasi, Perlu Strategi Penguatan Kebijakan Kependudukan
Jakarta, Gatranews.id — Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Internasional, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) merilis hasil studi terbaru bertajuk “Masa Depan Penduduk Indonesia: Kebijakan dan Strategi untuk Menghadapi Potensi Depopulasi”. Studi ini menyoroti semakin menurunnya tingkat kelahiran di sejumlah wilayah Indonesia yang dikhawatirkan dapat memicu ancaman depopulasi dalam waktu dekat.
Depopulasi atau penurunan jumlah penduduk merupakan tantangan serius yang berdampak luas, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga politik. Mengacu pada studi LD FEB UI, fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman jangka panjang, tetapi juga mulai terlihat di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Bali yang mengalami penurunan tingkat kelahiran secara signifikan.
“Depopulasi berpotensi menimbulkan dampak yang luas, mencakup sektor ekonomi, sosial-politik, infrastruktur, hingga inovasi. Penurunan jumlah tenaga kerja dan perubahan struktur penduduk dapat meningkatkan angka ketergantungan dan memberi tekanan pada sistem jaminan sosial,” ujar Peneliti LD FEB UI, Turro Wongkaren, dalam Forum Group Discussion (FGD) Policy Dialogue yang digelar 11 Desember 2024 di Jakarta.
Perencanaan Keluarga dan Tantangan Sosial Ekonomi
LD FEB UI menegaskan pentingnya peran keluarga dan perencanaan keluarga (family planning) sebagai pilar utama dalam pembangunan dan pengendalian penduduk. Banyak keluarga di Indonesia kini memilih untuk memiliki anak dalam jumlah lebih sedikit, yang turut didorong oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi.
“Perencanaan keluarga tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Harus ada penyesuaian berbasis wilayah karena faktor sosial, ekonomi, dan demografi sangat bervariasi,” ujar pihak LD FEB UI.
Disparitas Kelahiran dan Potensi Risiko
Data BPS menunjukkan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) Indonesia turun drastis dari 5,61 pada 1970 menjadi 2,18 pada 2020, dan diproyeksikan akan terus menurun hingga 2045. Namun, studi LD FEB UI juga menyoroti adanya disparitas kelahiran yang besar antarwilayah, kelas sosial, dan tingkat pendidikan.
Sebagai contoh, DKI Jakarta dan Bali telah menunjukkan angka kelahiran yang rendah, sementara provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mencatat angka kelahiran tinggi. Bahkan di dalam satu provinsi, perbedaan tingkat kelahiran tetap mencolok, terutama antara kelompok ekonomi atas dan bawah.
Rekomendasi Kebijakan: Medis dan Non-Medis
Untuk mencegah potensi depopulasi, LD FEB UI merekomendasikan empat langkah kebijakan utama, yang terdiri dari pendekatan non-medis dan medis:
- Kebijakan Non-Medis:
Peningkatan akses dan kualitas penitipan anak, termasuk pembangunan fasilitas daycare, ruang laktasi, serta pengawasan standar SNI untuk layanan penitipan.
Pengelolaan migrasi sebagai solusi depopulasi dengan memperhatikan aspek kultural dan sosial masyarakat setempat.
- Kebijakan Medis:
Peningkatan akses layanan infertilitas, termasuk distribusi obat-obatan ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas.
Pengakuan infertilitas sebagai penyakit, agar pengobatannya dapat dibiayai melalui BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya.
Meskipun proyeksi nasional menunjukkan Indonesia belum akan mengalami depopulasi hingga 2046, LD FEB UI menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini.
Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan menjadi contoh nyata dampak buruk depopulasi: meningkatnya rasio ketergantungan, kekurangan tenaga kerja, perlambatan ekonomi, hingga penutupan sekolah akibat menurunnya populasi muda.
“Tidak ada negara yang berhasil meningkatkan angka kelahiran kembali ke tingkat pengganti. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk memastikan tren kelahiran tidak terus menurun,” tegas Turro Wongkaren.
