PHRI: Perda KTR Bisa Matikan Industri Hiburan Malam
Jakarta, Gatranews.id – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani menilai Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat hiburan malam (THM) DKI Jakarta dapat mematikan industri hiburan malam.
“Menurut saya, tempat hiburan malam bisa bubar. Sebab, mayoritas pengunjungnya itu perokok. Kalau dilarang merokok, lalu siapa yang mau datang?” kata Hariyadi saat dihubungi, Minggu (13/4).
Ia menambahkan, THM saat ini juga sudah terbebani oleh pajak hiburan minimal 40%. “Sudah berat karena pajak. Sekarang tambah dilarang merokok. Ya bubar saja,” ujarnya.
Menurut dia, aturan ini bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Industri hiburan malam, kata Hariyadi, menyerap tenaga kerja yang kompetensinya fleksibel.
“Mereka mudah terserap (di THM). Kalau tempatnya tutup, mereka kerja di mana?” ujarnya.
Hariyadi juga menyoroti proses perumusan Perda KTR. Menurut dia, PHRI tidak pernah diajak berdiskusi oleh DPRD DKI Jakarta.
“Setahu saya, tidak ada sosialisasi ke PHRI. Tapi saya juga perlu cek ke asosiasi sektor hiburan,” kata pria yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) itu.
Ia menilai aturan ini malah berpotensi membuka celah penyimpangan. “Kalau tetap ingin bertahan, bisa saja ada yang main mata dengan petugas. Karena aturannya memberatkan,” tuturnya.
Hariyadi mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah. Menurut dia, larangan rokok di THM akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata. Terutama untuk wisatawan asing yang kerap mencari hiburan malam.
“Itu bagian dari industri pariwisata juga. Di negara lain juga ada. Kalau mau dihapus, ya harus disiapkan dulu pengganti lapangan kerjanya,” katanya.
Hariyadi mengaku tidak merokok dan tidak minum alkohol. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kalau ada THM tutup, pikirkan dong rakyat kerjanya di mana. Jangan asal ngomong. Cari kerja itu susah,” ujarnya.
