Tim Hukum Merah Putih Kritik Sikap Ahok Saat Menjabat Komisaris Utama Pertamina
Jakarta, Gatranews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada Kamis (13/3/2025).
Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada periode 2018-2023. Ahok diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Menanggapi hal ini, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C. Suhadi, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengungkap berbagai dugaan penyimpangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita salut dan bangga dengan kepemimpinan Pak Prabowo, di mana berbagai bentuk penyelewengan mulai diungkap. Selama ini, di lingkungan BUMN, seolah sudah menjadi rahasia umum,” ujar Suhadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Suhadi menyoroti bahwa sebagai Komisaris Utama, Ahok memiliki tugas utama untuk mengawasi tata kelola Pertamina. Oleh karena itu, menurutnya, Ahok semestinya mengetahui segala hal yang terjadi di perusahaan, termasuk potensi penyimpangan.
“Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007, tugas komisaris adalah mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, bahkan memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara direksi jika diperlukan (Pasal 106 UU PT). Dengan kewenangan strategis tersebut, seharusnya komisaris utama berperan aktif dalam membenahi Pertamina,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suhadi mempertanyakan sikap Ahok yang kini bersuara lantang terkait dugaan korupsi di Pertamina, sementara saat masih menjabat justru tidak mengambil langkah tegas.
“Seharusnya, kalau mengetahui ada penyimpangan, laporkan ke direksi, media, atau aparat penegak hukum. Mengapa baru sekarang bersuara, seolah-olah tidak punya andil dalam kondisi tersebut?” katanya.
Suhadi juga menilai bahwa Ahok seakan mencari perhatian dengan pernyataan-pernyataannya belakangan ini. Ia menyayangkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya diam selama lima tahun menjabat, tetapi kini mengkritik seolah tidak memiliki tanggung jawab.
“Kalau memang tahu ada penyelewengan, mengapa diam? Jika memilih diam, berarti ikut membiarkan. Sekarang, malah bersuara seolah dirinya paling bersih. Kalau memang merasa bertanggung jawab, lebih baik meminta maaf kepada rakyat Indonesia, bukan sekadar mencari pembenaran,” tegasnya.
