Kemenperin: Green Loan, Solusi Dekarbonisasi Industri
Jakarta, Gatranews.id – Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyebut bahwa green loan bisa menjadi solusi bagi dekarbonisasi sektor industri.
“Bagaimana caranya kita bisa membatasi emisi, tapi pelaku industri itu tidak terdampak bisnisnya. Tidak harus keluar capex,” katanya dalam acara Beyond Zero: Carbon Neutrality (CN) Mobility Event di Jakarta, Kamis (13/2).
Green loan merupakan pinjaman dana untuk tujuan menurunkan emisi karbon. Salah satunya, lewat penggunaan teknologi rendah karbon pada industri. Berbagai lembaga pembiayaan dunia banyak menawarkan pinjaman ini.
“Green loan, pinjeman loh. Tapi yang namanya green loan itu, cost of fund-nya itu jauh dibawah conventional rate. Murah lah gitu. Bahkan diklaim bisa dibawah 2%,” jelasnya.
Baca juga: Toyota Dorong Netralitas Karbon Lewat Pameran Beyond Zero
Pemerintah saat ini sedang mengkaji skema penyaluran green loan ini. Pasalnya, pembiayaan ini memiliki syarat cost efficiency sebesar 30%. Dengan begitu, industri penerima pembiayaan tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membayar pinjamannya.
“Jadi emisinya turun, kalau nanti sudah ada perdagangan karbon, nilai ekonomi karbonnya bisa dijual di pasar karbon, dan seterusnya. Industri tidak perlu keluar uang. Tapi biasa belanja energi misalnya Rp10 miliar setahun, kena cost efficiency 30%, Rp3 miliarnya gak langsung dinikmati, dipakai untuk bayar dulu green loan-nya,” jelasnya.
Belum Bisa Disalurkan
Apit menyebut, green loan akan banyak dibutuhkan industri ketika regulasi mandatori pasar karbon diberlakukan. Namun, untuk saat ini dana pinjaman itu masih belum bisa disalurkan pada industri.
“Masalahnya mereka itu tidak serta-merta bisa digunakan oleh sektor industri. Masalahnya ada dua paling tidak,” ucapnya.
Pertama, lanjutnya, terdapat kejadian masa lalu yang membuat lembaga pembiayaan kehilangan kepercayaan. Pasalnya, green loan memiliki suku bunga rendah yang membuat industri kerap kali tidak patuh dalam penggunaannya.
“Mereka memberikan pembiayaan hijau langsung ke industri. Oleh industri ini ada tendensi digunakan untuk produksi dulu, cari cuan dulu,” katanya.
Masalah kedua, terkait dengan biaya pendanaan atau cost of fund. Jika lembaga pembiayaan memberikan langsung pada setiap industri, akan menambah biaya yang dikeluarkan.
“Jadi kalau mereka punya uang misalnya 200 triliun, displit jadi 100 project yang kecil-kecil, biayanya kan kali 100. Artinya dalam perspektif mereka, itu akan lebih efisien kalau menyalurkan pembiayaan itu,” jelas Apit.
Oleh karena itu, Kemenperin memiliki rencana membuat satu bisnis model dengan nama Green Industry Service Company (GISCO). Bisnis model ini akan mengatur penyebaran pembiayaan ke tiap industri. Selain itu, GISCO juga yang akan menjadi peminjam tunggal ke lembaga-lembaga pembiayaan.
“Kemarin itu dari World Bank, dan bekerja sama dengan ADB, kami ditawarkan minimal US$290 juta,” ujarnya.
Apit menyebut, hal ini sudah didiskusikan juga dengan Kementerian Keuangan. Bahkan, saat ini sudah dalam tahap pengajuan, dengan jumlah US$300 juta dolar.
“Dan ini dananya dari BRD (Business Requirement Document) kalau saya nggak salah. Tapi dikelola oleh World Bank dan ADB. Beberapa multilateral bank lain juga sudah menawarkan, lembaga-lembaga lain, tapi belum keluar angka,” jelasnya.
