Indonesia Siap Perjuangkan Reformasi WTO di KTM ke-14 Kamerun

Jakarta, Gatranews.id – Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong reformasi World Trade Organization (WTO) pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14. Forum tersebut akan digelar pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, reformasi WTO harus memperkuat sistem perdagangan multilateral tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi.

“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Mendag.

Isu Strategis yang Diperjuangkan

Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas. Di antaranya subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) juga menjadi fokus. Selain itu, Indonesia menyoroti sektor pertanian, terutama kebijakan cadangan pangan pemerintah dalam konteks ketahanan pangan.

Menurut Mendag, aturan global harus memberi ruang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Soroti Perdagangan Digital

Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET).

Indonesia juga mendorong kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO. Pemerintah menilai kebijakan global di bidang niaga elektronik harus mempertimbangkan kesenjangan digital dan kebutuhan pembangunan negara berkembang.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” kata Mendag.

Delegasi Indonesia dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag, Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi dijadwalkan mengikuti pertemuan tingkat menteri dan koordinasi kelompok negara berkembang. Selanjutnya, pertemuan bilateral guna memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.