Pidato Pengorbanan Presiden Prabowo dan Realitas Tragis Rakyat
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan kesiapannya untuk membela bangsa dan rakyat Indonesia, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
“Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan peserta kongres.
Dalam pidato itu, Presiden juga menyinggung soal korupsi yang masih terjadi serta kebijakan penghematan anggaran yang ia perintahkan. Prabowo menyebut masih ada aparatur birokrasi yang menolak kebijakan tersebut dan merasa kebal hukum.
“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, penghematan anggaran dilakukan untuk mendukung program pemenuhan gizi anak sekolah serta perbaikan infrastruktur pendidikan secara nasional.
Namun, pernyataan Presiden tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai pidato Presiden Prabowo cenderung berulang dan tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
“Pidato semacam ini terus diulang, sementara rakyat sudah lelah, jenuh, dan muak. Yang muncul adalah kesan bahwa Presiden berbicara dalam imajinasi, bukan berpijak pada realitas sosial yang dihadapi masyarakat,” ujar Sutoyo kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).
Sutoyo mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama yang melibatkan aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan. Menurut dia, imbauan moral tidak cukup untuk membuat koruptor mengembalikan uang negara.
“Dengan dalil apa koruptor mau mengembalikan hasil korupsinya hanya melalui imbauan? Tanpa penegakan hukum yang tegas, pidato soal pengorbanan menjadi kehilangan makna,” katanya.
Ia juga menyinggung tragedi kemanusiaan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melibatkan seorang anak sekolah dasar berinisial YBR (10). Anak tersebut dilaporkan meninggal dunia dan diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli pulpen dan buku dengan harga kurang dari Rp10.000.
“Ini tragedi yang sangat memilukan. Ketika seorang anak kehilangan nyawa karena kemiskinan ekstrem, sementara negara justru mengalihkan ratusan triliun anggaran pendidikan untuk program lain, publik wajar mempertanyakan prioritas pemerintah,” ujar Sutoyo.
Menurut Sutoyo, pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menghabiskan sekitar Rp1,2 triliun per hari berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak disertai pengawasan ketat. Ia juga menyoroti kabar sumbangan dana Rp16,7 triliun untuk Board of Peace yang dinilai kontras dengan kondisi sosial di dalam negeri.
“Negara mampu mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk agenda global, tetapi gagal memastikan seorang anak memiliki alat tulis untuk sekolah. Ini ironi yang sangat menyakitkan,” kata dia.
Reaksi atas tragedi di NTT juga datang dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengirimkan surat kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada 6 Februari 2026. Surat yang ditandatangani Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, itu meminta perhatian internasional terhadap kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Sutoyo menilai langkah mahasiswa tersebut sebagai bentuk keputusasaan publik terhadap negara. “Surat BEM UGM ke UNICEF mencerminkan suara rakyat yang merasa tidak lagi didengar. Ini sinyal serius bahwa ada krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun UNICEF terkait kritik dan surat yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut.
