February 11, 2025

FPN dan GEMAK Gelar Aksi di Kantor DPP Gerindra, Serukan Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu

  • October 9, 2024
  • 4 min read
FPN dan GEMAK Gelar Aksi di Kantor DPP Gerindra, Serukan Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Jakarta, Gatranews.id – Front Pergerakan Nasional (FPN) bersama Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAK) menggelar aksi di depan Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra di Jakarta, pada Rabu (9/10/2024).

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN), Sakti Wahyu Trenggono.

Ketua Umum FPN, Dos Santoso, menyoroti lambannya penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan kasus korupsi proyek fiktif PT. Telkom tahun 2017-2018 yang diduga melibatkan Sakti Wahyu Trenggono.

Dos menilai ada konflik kepentingan yang melemahkan kinerja KPK dalam menuntaskan kasus ini.

“Kami melihat ada konflik kepentingan dari komisioner KPK dalam menangani kasus yang terkait dengan jejaring TKN Pilpres 2019. Kasus perampokan PT. Telkom melalui proyek fiktif yang melibatkan Sakti Wahyu Trenggono adalah bagian dari rangkaian kepentingan politik yang harus dituntaskan,” ujar Dos dalam orasinya.

FPN juga menyampaikan harapannya agar DPP Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat berperan aktif dalam mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi. Mereka meminta Gerindra mengambil sikap tegas untuk menghindari adanya intervensi dari penguasa lama dan memastikan proses transisi kekuasaan berjalan lancar tanpa kompromi terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus korupsi.

Desakan Terhadap Prabowo

Dalam aksinya, FPN memberikan ultimatum kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sindikat korupsi. Mereka menuntut agar Prabowo tidak melibatkan Sakti Wahyu Trenggono dalam kabinet pemerintahan periode 2024-2029.

“Kami mengultimatum agar Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu, terutama terkait dengan kasus Sakti Wahyu Trenggono yang diduga telah merugikan keuangan negara melalui proyek fiktif PT. Telkom. Dia tidak layak masuk dalam kabinet karena tabiatnya yang korup,” tegas Dos.

FPN juga menyerukan agar BUMN dibersihkan dari praktik korupsi yang melibatkan mafia proyek, termasuk dalam kasus-kasus proyek fiktif yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Mereka meminta agar Prabowo segera membentuk kabinet dengan anggota yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam menjaga demokrasi serta penegakan hukum.

GEMAK Dukung Pemberantasan Korupsi

Selain FPN, GEMAK yang turut berpartisipasi dalam aksi ini juga mengeluarkan tuntutan serupa. Koordinator Aksi GEMAK, Don Sukri Corleone, menekankan pentingnya komitmen partai Gerindra dalam memberantas korupsi dan memperkuat institusi penegak hukum, termasuk KPK.

“Kami dari GEMAK mendesak DPP Gerindra untuk memberikan agenda pemberantasan korupsi yang jelas kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami juga meminta fraksi Gerindra di parlemen untuk memperkuat KPK dengan memilih komisioner yang berintegritas dan loyal dalam pemberantasan korupsi,” ujar Don Sukri.

GEMAK juga menyerukan agar KPK segera mengusut dan menindak tegas Sakti Wahyu Trenggono yang diduga terlibat dalam berbagai proyek fiktif dan kebijakan yang merugikan negara. Mereka menolak keras apabila Sakti Wahyu Trenggono diangkat sebagai anggota kabinet oleh Presiden Prabowo.

“KPK harus segera menangkap dan memenjarakan Sakti Wahyu Trenggono beserta komplotannya yang telah mencuri uang rakyat demi kepentingan pribadi. Presiden Prabowo jangan sampai melibatkan orang seperti dia dalam kabinet,” tegas Don Sukri.

Aksi yang digelar di depan Kantor DPP Gerindra ini berlangsung damai dengan dihadiri puluhan peserta dari FPN dan GEMAK. Mereka berharap agar tuntutan mereka dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang akan segera dilantik.

Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

Baik FPN maupun GEMAK berharap agar pemerintahan di bawah Prabowo Subianto dapat menegakkan hukum dengan adil dan tanpa kompromi terhadap para pelaku korupsi. Mereka mendesak adanya perubahan nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan menempatkan orang-orang yang berintegritas di dalam kabinet dan institusi penegak hukum.

“Kami ingin pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kami akan terus mengawal Prabowo Subianto agar berkomitmen pada agenda reformasi dan pemberantasan korupsi,” pungkas Dos Santoso.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara dan rakyat.

Hasil Pertemuan dengan DPP Gerindra

Dalam aksi tersebut, perwakilan dari Partai Gerindra menyambut delegasi FPN dan GEMAK. Mereka berjanji akan segera menyampaikan aspirasi yang dibawa kedua kelompok ini kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan memberikan jawaban secepat mungkin. Gerindra juga berkomitmen untuk mengirim utusan resmi ke FPN guna membahas lebih lanjut tuntutan tersebut.

Namun, FPN dan GEMAK menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka siap melakukan aksi lanjutan. “Jika Gerindra tidak aspiratif, kami akan terus mendatangi kantor Gerindra, KPK, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tempat Sakti Wahyu Trenggono berkantor,” ujar Dos Santoso.

FPN dan GEMAK bahkan berencana melakukan aksi lebih besar jika Sakti Wahyu Trenggono tetap dilantik menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. “Kementerian di mana Trenggono ditempatkan akan menjadi target pertama aksi demo kami jika dia tetap dilantik,” tegasnya.

Aksi ini menandakan keteguhan FPN dan GEMAK untuk mengawal pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan mendorong agar aspirasi rakyat diakomodasi dalam penyusunan kabinet dan kebijakan pemerintahan mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *